bimtek penyusunan rencana bisnis anggaran (rbs) & (blud), PELATIHAN MENYUSUN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN RENCANA STRATEGI BISNIS BLU/BLUD RUMAH SAKIT, Pelatihan renstra rumah sakit, Pelatihan rensyra rumah sakit

Pelatihan Menyusun Rencana Bisnis Anggaran Dan Rencana Strategi Bisnis BLU/BLUD Rumah Sakit


Rencana Bisnis Rencana Bisnis

PELATIHAN KHUSUS

“MENYUSUN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN RENCANA STRATEGI BISNIS BLU/BLUD RUMAH SAKIT”

Kepada Yth. Direktur Rumah Sakit, Direktur Pemasaran dan juga Direktur SDM/Personalia. Kabag Humas/Kabag Informasi/Kabag Pemasaran Rumah Sakit, Sekretaris Eksekutif/Sekretaris Direksi/Sekretaris Pimpinan dan juga Pengurus Yayasan/Komisaris Rumah Sakit Dengan Hormat,

Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D) yang merupakan perangkat daerah dan juga dengan status hukum tidak terpisahkan dari pemerintah daerah. Maka dari itu BLU/D memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini unit kerja ini harus dapat merencanakan anggarannya dengan baik, transparan dan juga akuntabel. Unit Kerja ini berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya, karena pola pengelolaan keuangan BLU/D memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkn praktik-praktik bisnis yang begitu baik dan juga tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan BLU/D, dilihat unsur planning di dalam BLU/D bisa direfleksikan dalam dokumen yang harus disiapkan. Terkait perencanaan jangka panjang dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan juga dokumen perencanaan ini yang kurun waktunya kira-kira 5 (lima) tahun. Dimaknai RSB. Maka hal ini dibuat dan juga dibangun harus sejalan atau seirama dengan RPJMD. Maka dari itu Rencana-rencana yang tertuang di dalam RSB ini harus dituangkan lagi ke dalam rencana tahunan yang kita kenal dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Oleh karena itu Di dalam itu merupakan perencanaan dan juga penganggaran. RSB dan juga RBA merupakan fungsi dari perencanaan dalam BLU/D.

Sehubungan dengan hal semua diatas, maka kami dari PUSAT DIKLAT bersama para Pakar dan juga Nara sumber yang berkompetenakan mengadakan. PELATIHAN KHUSUS  : “MENYUSUN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN JUGA RENCANA STRATEGI BISNIS BLU/BLUD RUMAH SAKIT”

TUJUAN

  1. Untuk membantu manajemen Rumah Sakit Daerah, Puskesmas maupun SKPD dan juga UPTD Lain dalam mempersiapkan dokumen Rencana Bisnis Anggaran (TA.2017/2018). Dan juga tahun kedepannya agar dapat menerapkan PPK-BLU/D secara lebih praktisi, efisien, dan juga efektif.
  2. Mengkaji kembali Rencana Strategi RS berdasarkan trend terbaru dan juga
  3. Menyusun Rencana Strategi baru untuk mengantisipasi tantangan ke depan dan juga
  4. Menyusun anggaran yang tepat, sesuai dan juga terkait erat dengan rencana strategi baru

Materi

  1. Pengantar RBA dan juga Pengertian RBA
  2. Hubungan RSB dan juga RBA
  3. Mekanisme Pengajuan dan juga Penetapan RBA
  4. Komponen RBA, Ikhtisar RBA dan juga Proses Penyusunan RBA
  5. Skema Penyusunan RBA dan juga Kebutuhan Data Untuk Penyusunan RBA
  6. Tata Cara Perhitungan Perkiraan Biaya Per Kegiatan dan juga
  7. Ilustrasi Perhitungan Biaya, Tata Cara Integrasi Ikhtisar RBA ke RKA/KL dan juga Sistematika RBA
  8. Sinergis Antara RSB Dengan Restra SKPD

METODE BIMTEK

  1.  Ceramah
  2.  Diskusi
  3.  Simulasi
  4.  Penyusunan Program

BIAYA & FASILITAS

Paket  A               Rp  5.500.000,- /peserta Menginap di Grand Puri Saron Hotel MalioboroYogyakarta (1 kamar/peserta) selama 3 hari 2 malam, konsumsi (makan pagi, makan siang dan juga makan malam). Coffee break 2 kali sehari, sertifikat, Training  kit,  foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

Paket  B                Rp  4.500.000,-/peserta Tanpa Menginap di Hotel, Coffee break 2 kali sehari dengan makan siang di hotel  selama 2 hari. Training  kit, sertifikat, foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

TEMPAT PENYELENGGARAAN: Grand Puri Saron Hotel (MALIOBORO) Jl. Sosrowijayan No. 70 Yogyakarta

Telp/Fax : (0274) 4436844 WA : 082324284296/081228859896 E-mail : Pusatdiklat_konsultan@yahoo.co.id Biaya Pelatihan ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta a/n. CV Pusat Diklat,  No. Rek. : 137-00-1698692-5

Catatan :

  1. Batas konfirmasi pendaftaran 3 hari sebelum hari pelaksanaan
  2. MENERIMA PELATIHAN VIA ONLINE

    JADWAL PELATIHAN 2026

    JANUARIFEBRUARIMARET
    05 – 0702 – 0402 – 04
    19 – 2112 – 1412 – 14
    29 – 3126 – 2826 – 28
       
    APRILMEIJUNI
    06 – 0807 – 0904 – 06
    16 – 1818 – 2015 – 17
    27 – 2928 – 3025 – 27
       
    JULIAGUSTUSSEPTEMBER
    02 – 0403 – 0503 – 05
    13 – 1513 – 1514 – 16
    27 – 2927 – 2924 – 26
       
    OKTOBERNOVEMBERDESEMBER
    01 – 0302 – 0403 – 05
    12 – 1412 – 1414 – 16
    26 – 2823 – 2528 – 30
Bimtek BLUD Puskesmas Terbaru, Bimtek Manajemen Pengelolaan BLU/BLUD, Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD, pelatihan blud rumah sakit, pelatihan penerapan blud, Pelatihan Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD, penerapan blud di puskesmas

Pelatihan Persiapan Penerapan BLUD Untuk Puskesmas dan Rumah Sakit

Puskesmas

PELATIHAN KHUSUS
“PENERAPAN BLU/D ( BADAN LAYANAN UMUM/DAERAH) UNTUK RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS”

Kepada Yth.
Direktur Rumah Sakit, Direktur Pemasaran dan Direktur SDM/Personalia, Kabag Humas/Kabag Informasi/Kabag Pemasaran Rumah Sakit, Sekretaris Eksekutif/Sekretaris Direksi/Sekretaris Pimpinan, Pengurus Yayasan/Komisaris Rumah Sakit

Dengan Hormat,
Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD atau PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Bagi Puskesmas atau Unit Kerja SKPD lain, yang ingin menerapkan PPK-BLUD, harus memenuhi persyaratan subtantif, yang sudah pasti terpenuhi apabila tugas dan juga fungsi Unit Kerja SKPD bersifat operasional. Dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods), persyaratan teknis dan juga persyaratan administratif. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa masih banyak Unit Kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengalami kebingungan dalam mempersiapkan diri memenuh persyaratan administratif BLUD.

Sehubungan dengan hal semua diatas, maka kami dari PUSAT DIKLAT bersama para Pakar dan Narasumber yang berkompetenakan mengadakan PELATIHAN KHUSUS  : “PENERAPAN BLU/D ( BADAN LAYANAN UMUM/DAERAH) UNTUK RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS”

TUJUAN

Setelah mengikuti training ini diharapkan peserta akan mampu memahami mengenai BLUD serta mampu mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan meliputi Syarat Subtantif, Teknis, administratif, Pola Tata Kelola, Laporan Keuangan Pokok, Laporan Keuangan auditan atau Surat Pernyataan Kesanggupan diaudit sebagai prasarat penerapan PPK-BLUD.

METODE BIMTEK

  1.  Ceramah
  2.  Diskusi
  3.  Simulasi
  4.  Penyusunan Program

BIAYA & FASILITAS

Paket  A               Rp  5.500.000,- /peserta
Menginap di Grand Puri Saron Hotel MalioboroYogyakarta
(1 kamar/peserta) selama 3 hari 2 malam, konsumsi (makan pagi, makan siang, makan malam), Coffee break 2 kali sehari, sertifikat, Training  kit,  foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

Paket  B                Rp  4.500.000,-/peserta
Tanpa Menginap di Hotel, Coffee break 2 kali sehari dengan makan siang di hotel  selama 2 hari. Training  kit, sertifikat, foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

TEMPAT PENYELENGGARAAN:  Grand Puri Saron Hotel (MALIOBORO)
Jln. Sosrowijayan No. 70 Yogyakarta

Telp/Fax : (0274) 4436844
WA : 082324284296/081228859896
E-mail : Pusatdiklat_konsultan@yahoo.co.id

Biaya Pelatihan ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta a/n. CV Pusat Diklat,  No. Rek. : 137-00-1698692-5

Catatan :

  1. Batas konfirmasi pendaftaran 3 hari sebelum hari pelaksanaan
  2. MENERIMA PELATIHAN VIA ONLINE 

    JADWAL PELATIHAN 2026

    JANUARIFEBRUARIMARET
    05 – 0702 – 0402 – 04
    19 – 2112 – 1412 – 14
    29 – 3126 – 2826 – 28
    APRILMEIJUNI
    06 – 0807 – 0904 – 06
    16 – 1818 – 2015 – 17
    27 – 2928 – 3025 – 27
    JULIAGUSTUSSEPTEMBER
    02 – 0403 – 0503 – 05
    13 – 1513 – 1514 – 16
    27 – 2927 – 2924 – 26
    OKTOBERNOVEMBERDESEMBER
    01 – 0302 – 0403 – 05
    12 – 1412 – 1414 – 16
    26 – 2823 – 2528 – 30

Bimtek / Diklat BLUD Tentang Kebijakan Baru BLUD, BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 79 TAHUN 2018 TENTANG BLUD BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - Permendagri No. 79 Tahun 2018 Archives - Bimtek Permendagri 79 Tahun 2018 BLUD

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 79 TAHUN 2018 TENTANG BLUD BADAN LAYANAN UMUM DAERAH – Permendagri No. 79 Tahun 2018 Archives – Bimtek Permendagri 79 Tahun 2018 BLUD

PELATIHAN KHUSUS
“SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 79 TAHUN 2018 TENTANG BLUD BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH”

Kepada Yth.
Direktur/ Wakil Direktur Rumah Sakit, Dokter Rumah Sakit, Perawat Rumah Sakit, Kepala Perawat Rumah Sakit, Kepala Bagian Tata Usaha, Staf Keuangan Atau Pembiayaan Pada Dinas Kesehatan/Puskesmas/Rumah Sakit Dan Staf Perencanaan Dan Program Dari Masing-Masing Rumah Sakit.

Sebagaimana dimaklumi salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah dari pengangguran tradisional menjadi pengangguran berbasis kinerja. Dengan berbasais kinerja ini,arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorintasi pada input tetapi pada output. Pendekatan penganggaran berbasais kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerjapemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) yang telah diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya dengan pasal 68 dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbedaharaan Negara, instasi pemerinatah yang tugas pokok dan fungsingnya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, adan efektivitas. Sebagai tindak lanjut atas peratauran diatas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanganbadan Layanan Umum Daerah Yang Menjadi Dasar Dalam Penerapan Pengelolaan Keuangan Bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sehubungan dengan hal semua diatas, maka kami dari Pusat Diklat bersama para Pakar dan Nara sumber yang berkompetenakan mengadakan PELATIHAN KHUSUS : “SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 79 TAHUN 2018 TENTANG BLUD BADAN PELAYANAN UMUM DAERAH”

TUJUAN 

1.Memahami Pola Keungan BLUD
2.Memahami Tata Kelola Setelah BLUD
3.Memahami Rencana Strategi Binis Pelayanan Kesehatan
4.Memahami Sistematika Penyusunan RBA
5.Memahami Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK

MATERI 

1. Kendala Pengelolaan PUSKESMAS & Fleksibilitas BLUD
a. Pendahuluan-Kendala Dan Harapan BLUD
b. Tata Aturan & Syarat BLUD
c. Tahapan Pengajuan BLUD
d. Fleksibilitas BLUD

2. Perencanaan BLUD
a. Perencanaan BLUD
b. Penatausahaan keuangan BLUD

3. Pencatatan & pelaporan keuangan BLUD
a. Proses bisnis dan proses akuntansi puskesmas BLUD
b. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan
c. Format laporan keuangan

4. Pengawasan keuangan dan audit
a. Aspek kepatuhan
b. Pembentukan SPI
c. Review kinerja

METODE BIMTEK

  1.  Ceramah
  2.  Diskusi
  3.  Simulasi
  4.  Penyusunan Program

 

BIAYA & FASILITAS

Paket  A               Rp  5.500.000,- /peserta
Menginap di Grand Puri Saron Hotel MalioboroYogyakarta
(1 kamar/peserta) selama 3 hari 2 malam, konsumsi (makan pagi, makan siang, makan malam), Coffee break 2 kali sehari, sertifikat, Training  kit,  foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

Paket  B                Rp  4.500.000,-/peserta
Tanpa Menginap di Hotel, Coffee break 2 kali sehari dengan makan siang di hotel  selama 2 hari. Training  kit, sertifikat, foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

TEMPAT PENYELENGGARAAN: Grand Puri Saron Hotel (MALIOBORO)
Jl. Sosrowijayan No. 242 Yogyakarta

Telp/Fax : (0274) 4436844
WA : 082324284296/081228859896
E-mail : Pusatdiklat_konsultan@yahoo.co.id

Biaya Pelatihan ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta a/n. CV Pusat Diklat, No. Rek. : 137-00-1698692-5 atau dapat dibayar langsung pada saat registrasi.

Catatan :

  1. Batas konfirmasi pendaftaran 3 hari sebelum hari pelaksanaan
  2. MENERIMA PELATIHAN VIA ONLINE

JADWAL TAHUN 2025

JANUARIFEBRUARIMARET
02 – 04 JANUARI 202506 – 08 FEBRUARI 202506 – 08 MARET 2025
13 – 15 JANUARI 202517 – 19 FEBRUARI 202517 – 19 MARET 2025
20 – 22 JANUARI 202526 – 28 FEBRUARI 202524 – 26 MARET 2025
APRILMEIJUNI
03 – 05 APRIL 202508 – 10 MEI 202502 – 04 JUNI 2025
14 – 16 APRIL 202519 – 21 MEI 202516 – 18 JUNI 2025
24 – 26 APRIL 202526 – 28 MEI 202523 – 25 JUNI 2025
JULIAGUSTUSSEPTEMBER
07 – 09 JULI 202507 – 09 AGUSTUS 202508 – 10 SEPTEMBER 2025
17 – 19 JULI 202518 – 20 AGUSTUS 202518 – 20 SEPTEMBER 2025
24 – 26 JULI 202525 – 27 AGUSTUS 202525 – 27 SEPTEMBER 2025
OKTOBERNOVEMBERDESEMBER
06 – 08 OKTOBER 202506 – 08 NOVEMBER 202504 – 06 DESEMBER 2025
16 – 18 OKTOBER 202517 – 18 NOVEMBER 202518 – 20 DESEMBER 2025
23 – 25 OKTOBER 202527 – 29 NOVEMBER 202529 – 31 DESEMBER 2025

Bimtek BLUD SMKN, Pelatihan BLUD SMKN, Pelatihan penyusunan persyaratan dokumen Tata Kelola sistem BLUD, PENERAPAN SISTEM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD), PENERAPAN SISTEM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA SATUAN PENDIDIKAN KEJURUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

PENERAPAN SISTEM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA SATUAN PENDIDIKAN KEJURUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DALAM RANGKA PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN TERHINDAR DARI PERMASALAHAN HUKUM

PELATIHAN KHUSUS
“PENERAPAN SISTEM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA SATUAN PENDIDIKAN KEJURUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DALAM RANGKA PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN TERHINDAR DARI PERMASALAHAN HUKUM”

 

Bahwa Kementerian Pendidikan RI telah berupaya mendorong Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) menerapkan sistem badan layanan umum daerah, guna mencapai transparansi dan akuntabilitas dana yang dikelolanya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 mengamanatkan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Bahwa dana yang dikelola oleh SMKN antara lain berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 2 ayat (1), Disamping itu juga berasal dari hasil karya peserta didik yang diperjual belikan ke masyarakat. Oleh karenanya dalam rangka memenuhi prinsip keadilan, efisien, transparansi dan akuntabilitas publik serta terhindar dari permasalahan hukum maka penerapan Sistem Badan Layanan Umum Daerah mutlak diperlukan

TUJUAN UMUM

Memahami peraturan perundangan pengelolaan keuangan negara/daerah dan pengelolaan barang milik negara/daerah serta laporan keuangan akhir tahun pada satuan pendidikan kejuruan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menerapkan sistem badan layanan umum daerah sebagai bentuk pengecualian dari ketentuan yang berlaku umum

TUJUAN KHUSUS

Satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dapat menerapkan sistem badan layanan umum daerah agar tercapai prinsip keadilan, efisien, transparansi dan akuntabilitas publik serta terhindar dari permasalahan hukum

MATERI

  1. Kajian peraturan perundangan tentang Pendidikan
  2. Kedudukan SMKN dalam pengorganisasian perangkat daerah
  3. Gambaran Umum Sistem BLUD
  4. Sistem BLUD dan Persyaratan-persyaratan
  5. Penilaian sistem BLUD
  6. Praktek penyusunan persyaratan dokumen Tata Kelola sistem BLUD
  7. Praktek penyusunan dokumen persyaratan Laporan Keuangan sistem BLUD
  8. Praktek penyusunan dokumen persyaratan Renstra sistem BLUD

METODE BIMTEK

  1.  Ceramah
  2.  Diskusi
  3.  Simulasi
  4.  Penyusunan Program

BIAYA & FASILITAS

Paket  A               Rp  5.500.000,- /peserta
Menginap di Grand Puri Saron Hotel MalioboroYogyakarta
(1 kamar/peserta) selama 3 hari 2 malam, konsumsi (makan pagi, makan siang, makan malam), Coffee break 2 kali sehari, sertifikat, Training  kit,  foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

Paket  B                Rp  4.500.000,-/peserta
Tanpa Menginap di Hotel, Coffee break 2 kali sehari dengan makan siang di hotel  selama 2 hari. Training  kit, sertifikat, foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

TEMPAT PENYELENGGARAAN: Grand Puri Saron Hotel (MALIOBORO)
Jl. Sosrowijayan No. 242 Yogyakarta

Telp/Fax : (0274) 4436844
WA : 082324284296/081228859896
E-mail : Pusatdiklat_konsultan@yahoo.co.id

Biaya Pelatihan ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta a/n. CV Pusat Diklat, No. Rek. : 137-00-1698692-5 atau dapat dibayar langsung pada saat registrasi.

Catatan :

  1. Batas konfirmasi pendaftaran 3 hari sebelum hari pelaksanaan
  2. MENERIMA PELATIHAN VIA ONLINE

JADWAL TAHUN 2025

JANUARIFEBRUARIMARET
02 – 04 JANUARI 202506 – 08 FEBRUARI 202506 – 08 MARET 2025
13 – 15 JANUARI 202517 – 19 FEBRUARI 202517 – 19 MARET 2025
20 – 22 JANUARI 202526 – 28 FEBRUARI 202524 – 26 MARET 2025
APRILMEIJUNI
03 – 05 APRIL 202508 – 10 MEI 202502 – 04 JUNI 2025
14 – 16 APRIL 202519 – 21 MEI 202516 – 18 JUNI 2025
24 – 26 APRIL 202526 – 28 MEI 202523 – 25 JUNI 2025
JULIAGUSTUSSEPTEMBER
07 – 09 JULI 202507 – 09 AGUSTUS 202508 – 10 SEPTEMBER 2025
17 – 19 JULI 202518 – 20 AGUSTUS 202518 – 20 SEPTEMBER 2025
24 – 26 JULI 202525 – 27 AGUSTUS 202525 – 27 SEPTEMBER 2025
OKTOBERNOVEMBERDESEMBER
06 – 08 OKTOBER 202506 – 08 NOVEMBER 202504 – 06 DESEMBER 2025
16 – 18 OKTOBER 202517 – 18 NOVEMBER 202518 – 20 DESEMBER 2025
23 – 25 OKTOBER 202527 – 29 NOVEMBER 202529 – 31 DESEMBER 2025

Pengelolaan Dana Kapitasi melalui Manajemen Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Pengelolaan Dana Kapitasi melalui Manajemen Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

PELATIHAN KHUSUS
“Pengelolaan Dana Kapitasi melalui Manajemen Sistem Badan Layanan UmumDaerah (BLUD ) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah”

 

Kepada Yth.
Dinas Kesehatan, BPKAD, Bappeda, Inspektorat dan Puskesmas

Dengan telah diberlakukannya paket peraturan perundangan tentang jaminan kesehatan nasional, antara lain UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014  Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, telah membawa dampak perubahan pengelolaan keuangan daerah terutama pengelolaan keuangan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Konsekuensi dari amanat peraturan perundangan tersebut, Puskesmas sebagai pemberi pelayanan kesehatan strata pertama atau pelayanan kesehatan primer, diharapkan dapat melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta JKN. Tidak hanya pelayanan kuratif saja yang berikan, tetapi juga pelayanan promotif, preventif dan rehabilitatif. Sehingga dalam hal ini Puskesmas dituntut juga sebagai “gate keeper” dalam program JKN

Untuk melaksanakan program JKN di tingkat Puskesmas inilah Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) telah menyalurkan dana kesehatan bagi masyarakat peserta JKN langsung ke rekening Puskesmas dalam bentuk dana kapitasi.  Namun demikian, terdapat kendala teknis pengelolaan dana kapitasi ini antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang berlatar belakang non medis. Disadari bahwa kompetensi SDM tingkat Puskesmas sebagain besar berlatar belakang pendidikan medis, disisi lain pengelolaan dana kapitasi JKN cenderung memerlukan SDM dengan komptensi non medis atau ekonomi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan SDM Non medis terutama yang mempunyai kompetensi pendidikan ekonomi belum dapat dipenuhi karena terkendala rekruitmen  tenaga PNS Daerah.

Oleh karenanya mutlak diperlukan penyiapan SDM di tingkat Puskesmas khususnya tenaga medis untuk lebih mengetahui, memahami dan mengerti pengelolaan dana kapitasi melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan secara komprehensif. Hal yang tidak kalah penting adalah penyiapan regulasi mengenai sistem dan prosedur pengelolaan dana kapitasi, serta kebijakan daerah lainnya yang diperlukan.

Bahwa pengelolaan dana kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu mekanisme sesuai Perpres 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, dan mekanisme  Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Namun demikian, terdapat kebijakan Pemerintah bahwasanya pengelolaan dana kapitasi tersebut diarahkan melalui mekanisme PPK BLUD sebagaimana telah diterbitkan SE Mendagri tanggal 13 Nopember 2013, Nomor 440/8130/SJ perihal Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan perundangan yang melandasi pelaksanaan PPK BLUD antara lain PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2012, dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Untuk lebih mengenalkan, memahami, dan mengerti secara komprehensif pengelolaan dana kapitasi JKN melalui manajemen Sistem BLUD di tingkat Puskesmas pada Pemerintah Daerah maka diperlukan workshop

TUJUAN

Membantu SDM Puskesmas dan Dinas Kesehatan pada umumnya dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

MATERI

  1. Pemahaman Pengelolaan Dana Kapitasi sebelum (Pra) Penerapan  Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada FKTP Milik Pemda*)
    a. Tinjauan Aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaporan
  2. Pemahaman Pengelolaan Dana Kapitasi melalui Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada FKTP Milik Pemda*)
    a. Tinjauan Hukum yang melandasi BLUD
    b. Aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaporan
  3. Penyiapan Dokumen Persyaratan BLUD
    a. Syarat Subtantif
    b. Syarat Teknis
    c. Syarat Administratif

METODE BIMTEK

  1.  Ceramah
  2.  Diskusi
  3.  Simulasi
  4.  Penyusunan Program

BIAYA & FASILITAS

Paket  A               Rp  5.500.000,- /peserta
Menginap di Grand Puri Saron Hotel MalioboroYogyakarta
(1 kamar/peserta) selama 3 hari 2 malam, konsumsi (makan pagi, makan siang, makan malam), Coffee break 2 kali sehari, sertifikat, Training  kit,  foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

Paket  B                Rp  4.500.000,-/peserta
Tanpa Menginap di Hotel, Coffee break 2 kali sehari dengan makan siang di hotel  selama 2 hari. Training  kit, sertifikat, foto bersama dan juga sebuah tas eksklusif.

TEMPAT PENYELENGGARAAN: Grand Puri Saron Hotel (MALIOBORO)
Jl. Sosrowijayan No. 242 Yogyakarta

Telp/Fax : (0274) 4436844
WA : 082324284296/081228859896
E-mail : Pusatdiklat_konsultan@yahoo.co.id

Biaya Pelatihan ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Yogyakarta a/n. CV Pusat Diklat, No. Rek. : 137-00-1698692-5 atau dapat dibayar langsung pada saat registrasi.

Catatan :

  1. Batas konfirmasi pendaftaran 3 hari sebelum hari pelaksanaan
  2. MENERIMA PELATIHAN VIA ONLINE

JADWAL TAHUN 2025

JANUARIFEBRUARIMARET
02 – 04 JANUARI 202506 – 08 FEBRUARI 202506 – 08 MARET 2025
13 – 15 JANUARI 202517 – 19 FEBRUARI 202517 – 19 MARET 2025
20 – 22 JANUARI 202526 – 28 FEBRUARI 202524 – 26 MARET 2025
APRILMEIJUNI
03 – 05 APRIL 202508 – 10 MEI 202502 – 04 JUNI 2025
14 – 16 APRIL 202519 – 21 MEI 202516 – 18 JUNI 2025
24 – 26 APRIL 202526 – 28 MEI 202523 – 25 JUNI 2025
JULIAGUSTUSSEPTEMBER
07 – 09 JULI 202507 – 09 AGUSTUS 202508 – 10 SEPTEMBER 2025
17 – 19 JULI 202518 – 20 AGUSTUS 202518 – 20 SEPTEMBER 2025
24 – 26 JULI 202525 – 27 AGUSTUS 202525 – 27 SEPTEMBER 2025
OKTOBERNOVEMBERDESEMBER
06 – 08 OKTOBER 202506 – 08 NOVEMBER 202504 – 06 DESEMBER 2025
16 – 18 OKTOBER 202517 – 18 NOVEMBER 202518 – 20 DESEMBER 2025
23 – 25 OKTOBER 202527 – 29 NOVEMBER 202529 – 31 DESEMBER 2025